Priyo Sayangkan Pemerintah Soal Subsidi Listrik

| 22/03/2012 | Reply

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyayangkan belum adanya kesepakatan di tataran pemerintah mengenai besaran subsidi listrik. Apalagi, menurut Priyo, subsidi untuk listrik sudah terlanjur ditetapkan di komisi VII DPR sebesar Rp 64 Triliun, padahal menurut perspektif kajian pemerintah betul-betul meminta tambahan.

“Dan angka mereka (Pemerintah-red) cukup mencengangkan yaitu Rp 93,3 triliun. Selisihnya Rp 28 triliun. Karena itu kita berharap rapat konsultasi ini akan memberikan jalan keluar untuk masalah ini.” kata Priyo di gedung DPR, Jakarta, Kamis(22/3/2012).

Priyo mengaku bukanlah perkara mudah untuk otomatis menggeser dan mementahkan keputusan komisi VII, karena harus lewat mekanisme rapat di Komisi VII.

“Akan dicari keluar agar bagaimana kekurangan jumlah Rp 29 Triliun tadi. Pemerintah mencari akal, mencari solusi tanpa harus kemudian menyalahi prosedur baku dalam pembuatan RAPBN-P ini,” ujarnya, di sela rapat pimpinan DPR, Komisi VII DPR dan tiga menteri terkait, yakni Menkeu Agus Martowardojo, Menteri ESDM Jero Wacik, dan Menteri BUMN, Dahlan Iskan.

Ia menambahkan di awal pertemuan tadi, Menteri Keuangan menyampaikan meminta izin untuk mengambil kekurangan subsidi tersebut dari cadangan resiko fiskal.
“Saya kira itu sebuah solusi, kami menghormati itu. Namun demikian, biarkan proses baku yang ada,” jelasnya seraya mengatakan masing-masing pihak jangan bersikukuh.

Sementara itu, saat ditanyakan mengapa pandangan tiga orang menteri berbeda, Priyo menjelaskan mungkin salah satunya ada yang dimarahi Presiden.

“Mungkin dimarahi oleh presiden, sehingga kini satu bahasa. Presiden sebelum terbang ke Cina, memanggil Menteri yang bersangkutan untuk bisa menyelesaikan dalam waktu 1 sampai 2 hari ini. Pemerintah agak ceroboh nih. Antara menteri yang satu dengan yang lain kenapa bisa terjadi seperti ini. Terus terang saya anggap pemerintah alpa, ceroboh kemarin.” jelas Priyo.

Sementara itu, Menteri ESDM Jero Wacik mengakui kealpaan pemerintah tersebut. Hal itu terjadi karena tidak adanya koordinasi.

“Kedepan menteri yang berkaitan APBN, harusnya 1 bahasa, jangan bikin blunder,
DPR harus cari solusi. Kami dalam posisi ngak enak, karena DPR enggak mungkin bersikukuh,” tegasnya.

Sumber: Tribunnews.com – Kamis, 22 Maret 2012 17:01 WIB

Berita Terkait

Tags:

Category: Nasional, Politik

Leave a Reply